ALIANSI HINDU MUDA INDONESIA TOLAK RENCANA PENGURANGAN RADIUS KESUCIAN PURA ULUWATU

Keinginan pihak yang mengatasnamakan masyarakat Pecatu, untuk memangkas batas kesucian pura Sad Kahyangan Uluwatu dan 5 km menjadi 1 km. ternyata tidak hanya membuat angkat bicara sejumlah elite politik dan PHDI Propinsi Bali. Peristiwa tersebut juga memicu pemuda Hindu untuk turut menyampaikan aspirasi.

Selasa Siang (22/4), ratusan pemuda dan pemudi yang mengatas namakan Aliansi Hindu Muda Indonesia, menggelar aksi demo di kantor Bupati Badung. Tepatnya pukul 11.30 Wita, massa nampak mulai aksi dengan membentangkan spanduk yang bertuliskan Anda : "Berhadapan dengan 1 Milyar Umat Hindu Jika Berani Mengutak-Atik Pura Kami! dan dengan mengusung beberapa poster, mereka melakukan long march dan orasi dari parkir dengan kantor Bupati menuju tempat pertemuan di Wantilan Kantor Bupati Badung yang telah disiapkan sebelumnya untuk pelantikan Perbekel se-Kabupaten Badung. Sebelum memasuki wantilan kantor Bupati Badung, antara peserta aksi dan Asisten satu Bupati Badung sempat bersitegang, pasalnya Aliansi Hindu Muda Indonesia protes terhadap kesan mendikte yang ditujukan Asisten satu Bupati Badung, ‘Karni datang kesini membawa aspirasi masyarakat, jangan dikte karni,’ ungkap salah seorang peserta Aksi.

Di hadapan Bupati Badung dan jajarannya, koordinator aksi membacakan tuntutan tertulisnya yang pada intinya mereka menolak tegas setiap rencana pengurangan radius kesucian Pura Sad Kahyangan Uluwatu yang mengatasnamakan oknum dan alasan apapun, mengutuk oknum siapapun yang punya pemikiran dan kepentingan akan rencana pengurangan radius kesucian Pura Uluwatu karena dinilai tidak menghargai jutaan Umat Hindu lainnya dan mendesak Bupati Badung dan PHDI Propinsi Bali agar melakukan penolakan tegas dan resmi dalam menanggapi usulan sepihak pengurangan radius kesucian Pura Sad Kahyangan Uluwatu disamping itu, Aliansi Hindu Muda Indonesia juga menyerukan kepada tokoh-tokoh Hindu dan desa adat agar meningkatkan pengawasan terhadap warga maupun wilayah adatnya agar jangan sampai warga dijadikan topeng oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Menanggapi tuntutan Aliansi Hindu Muda Indonesia tersebut, Bupati Badung, A.A. Gde Agung mengungkapkan bahwa pada dasarnya aspirasi Hindu Muda sudah sejalan dengan programnya selaku Pemerintah Kabupaten Badung, "Kami selaku pemerintah tetap menolak rencana tersebut, tetapi kami tetap tidak bisa memutuskan secara sepihak karena semua itu tergantung rapat pleno antara eksekutif dan legislatif, tandasnya. Menanggapi pernyataan tersebut Aliansi Hidnu Muda kembali angkat bicara, "Kami tidak perlu hanya omongan saja, yang kami perlukan adalah realisasi agar jangan sampai kasus - kasus seperti Loloan Yeh Poh, Lapangan Golf Besakih dan Penggeseran Pura Rambut Siwi terulang kembali", ungkap salah seorang peserta aksi. Mendengar kasus Loloan Yeh Poh dikumandangkan lagi, spontan air muka Bupati Badung mernerah seraya merninta kepada Aliansi Hindu Muda untuk tidak mengungkit kasus itu lagi". Kasus itu sudah selesai dan saya sendiri yang turun langsung menghentikannya tolong jangan diungkit lagi, mengenai kasus Pura Uluwatu ini kami sudah buat Ranperda yang akan kami ajukan ke dewan kalau tidak percaya bisa di cek Bappeda Kami",ungkapnya. Setelah Bupati Badung mampu meyakinkan Aliansi Hindu Muda Indonesia, akhirnya mereka menutup aksinya dengan membubarkan din secara tertib.
Sementara itu menanggapi minimnya keberadaan guru agama Hindu serta pendanaan untuk guru agama Hindu dan pusat cenderung semakin menurun di Bali saat ini, semestinya mendapat perhatian serta penanganan serius dan pemerintah pusat, sehingga jangan sampai memicu lunturnya rasa nasionalisme yang dapat menimbulkan dampak disintegrasi bangsa yang semakin meluas. Pasalnya masyarakat Bali saat ini nampaknya sudah semakin kritis dan intelek dalam menyikapi setiap permasalahan yang terjadi dan apatis terhadap janji-janji kosong aparat pemerintah yang meninabobokan mereka selama ini sehingga pada han kamis siang (14/4) ratusan massa yang mengatas namakan Aliansi Muda Hindu meluapkan kekecewaannya di kantor wilayah Departemen Agama dan DPRD Propinsi Bali. Aksi diisi dengan orasi dan pernyataan sikap yang pada intinya menyampaikan beberapa point tuntutan

terkait minimnya pengangkatan dan anggaran untuk guru agama Hindu di Bali. Melalui pernyataan sikapnya Aliansi Muda Hindu mengungkapkan bahwa minimnya keberadaan guru agama Hindu di Bali adalah sebagai suatu indikasi diskriminasi terhadap etnis Minoritas Hindu, untuk itu mereka menuntut pemerintah pusat agar segera melakukan kajian untuk alokasi dana pendidikan agama Hindu, pengangkatan guru agama Hindu termasuk pendirian sekolah Hindu. karena mereka menganggap kalau hal ini tidak mendapat penanganan yang serius justru akan memicu terkikisnya rasa nasionalisme yang mengarah pada terjadinya dis-integrasi bangsa. Disamping itu Aliansi Muda Hindu juga mendesak tokoh-tokoh Bali yang memiliki kewenangan dimasyarakat agar dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat Hindu di Bali untuk rnencegah pergolakan yang terjadi di masyarakat serta menegaskan akan tetap melakukan langkah aktif dengan dasar ahimsa apabila tuntutan yang mereka sampaikan tidak segera mendapat perhatian dan pemerintah.

Beberapa point tuntutan yang dituangkan dalam përnyataan tertulis tersebut pada penghujung aksi diserahkan langsung kepada perwakilan Kanwil Departemen Agama dan DPRD Propinsi Bali sebagai bukti konkrit atas tuntutan yang mereka sampaikan. Menariknya meskipun dalam aksi tersebut Poltabes Kota Denpasar bersama Polda Bali menurunkan personil pengamanan yang cukup banyak, namun dalam aksi yang berlangsung sekitar satu setengah jam tersebut tidak sekalipun pernah timbul ketegangan diantara Aliansi Muda Hindu dan petugas pengamanan, terbukti acara aksi bisa berjalan dengan darnai sampai Aliansi Muda mengakhir aksinya pada pukul 15.30 Wita (Suantika).

sumber: WHD No. 497 Mei 2008.